Rakorda BAP PAUD dan PNF

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Program dan Satuan PAUD dan PNF diakreditasi sebagai bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh pemerintah. Pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF ini ditugaskan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) dengan ketentuan tatalaksana
akreditasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang BAN PAUD dan PNF.

Keberadaan Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan PNF yang dibentuk oleh Gubernur awal
tahun 2016 telah mewujudkan harapan untuk terwujudnya peningkatan efektifitas dan
efisiensi dalam layanan akreditasi. Dengan tugas dan fungsi BAP PAUD dan PNF sesuai
Panduan Pembentukan dan Tata kelola BAP PAUD dan PNF yang diterbitkan BAN PAUD dan
PNF, upaya meningkatkan jangkauan layanan akreditasi PAUD dan PNF akan semakin luas dan
menjangkau populasi PAUD dan PNF secara nasional. Dalam rangka meningkatkan layanan
akreditasi yang semakin efektif dan efisien, semua pihak perlu memanfaatkan semua potensi
partisipasi yang ada di pemerintah daerah.

Koordinasi (coordinating ) merupakan salah satu dari unsur fungsi manajemen
akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF.Untuk memastikan kualitas
perencanaan dan program kerja akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF di
kabupaten/kota, maka BAP PAUD dan PNF harus menyelenggarakan Rapat Koordinasi
Daerah (RAKORDA) dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kementerian Agama
kabupaten/kota/Ketua dan sekretaris POKJA Akreditasi.

Rapat Koordinasi POKJA PAUD dan PNF yang dilaksanakan di Provinsi ini merupakan
kesempatan untuk merencanakan pelaksanaan akreditasi yang lebih baik pada level Pokja
Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota.

 

Selanjutnya tujuan dari koordinasi POKJA akreditasi
PAUD dan PNF adalah:
1) Menetapkan jumlah dan alokasi sasaran akreditasi setiap kabupaten/kota yang akan
diakreditasi dalam satu tahun anggaran berdasarkan atas kuota provinsi yang
ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF serta
2) Merancang, memantapkan dan menetapkan Program Kerja POKJA akreditasi PAUD
dan PNF
3) Mempersiapkan pencapaian kinerja BAP PAUD dan PNF dalam memenuhi target kuota
akreditasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
4) Merancang pembentukan Kelompok Kerja Akreditasi PAUD dan PNF Kabupaten/Kota
(bagi kabupaten/kota yang belum terbentuk POKJA).

 

HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Jumlah dan alokasi program dan satuan PAUD dan PNF yang akan diusulkan untuk
diakreditasi di setiap kabupaten/kota.
2. Berita acara penetapan jumlah dan alokasi program dan satuan PAUD dan PNF yang akan
diakreditasi.
3. Program Kerja POKJA masing masing kabupaten/kota

DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKOR POKJA
1. Data alokasi sasaran akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF dari APBN.
2. Data lengkap program dan satuan PAUD dan PNF di setiap kabupaten/kota.
3. Data lengkap program dan satuan PAUD yang belum pernah diakreditasi.
4. Data lengkap program dan satuan PAUD dan PNF yang harus diakreditasi ulang.