Badan Akreditasi Provinsi (BAP)

Peran dan fungsi PAUD dan PNF semakin dirasakan penting oleh masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya pendirian lembaga PAUD dan PNF di berbagai pelosok tanah air. Menurut data dari Ditjen PAUD Dikmas, terdapat lebih dari 200.000 satuan PAUD dan PNF diseluruh Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan serta pusat kegiatan belajar masyarakat.

Eksistensi program dan satuan PAUD dan PNF harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan program dan satuan PAUD dan PNF di masyarakat. Salah satu upaya peningkatan mutu PAUD dan PNF dilakukan melalui akreditasi yang merupakan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga mandiri yang diberi tugas untuk melakukan akreditasi. Lembaga pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF). BAN PAUD dan PNF adalah lembaga mandiri yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang BAN PAUD dan PNF. BAN PAUD dan PNF ditugaskan untuk melakukan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan atas Standar Nasional Pendidikan.

Kedudukan BAN PAUD dan PNF berada di tingkat pusat, sedangkan sasaran dan cakupan lembaga PNF tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan keterjangkauan program dan satuan PAUD dan PNF untuk mengikuti proses akreditasi menjadi salah satu kendala. Oleh karena itu, pengelolaan akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF perlu dikoordinasikan dengan segenap pemangku kepentingan di provinsi/kabupaten/kota agar mencapai target dan tujuannya.

BAP PAUD dan PNF merupakan pengganti Panitia Ad Hoc BAN-PNF atau Pokja Akreditasi PNF Provinsi yang telah dibentuk berdasarkan Permendiknas Nomor 30 tahun 2005 dan Permendikbud Nomor 59 tahun 2012. Pokja Akreditasi PNF Provinsi yang telah terbentuk di provinsi dikembangkan menjadi BAP PAUD dan PNF berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD dan PNF) merupakan Badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan akreditasi.

Tugas BAP PAUD dan PNF sebagai pelaksana Akreditasi PAUD dan PNF tingkat Provinsi, yaitu:

  1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan lembaga BAN PAUD dan PNF dan BAP PAUD dan PNF kepada pemerintah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama, program dan satuan, serta masyarakat pendidikan pada umumnya;
  2. Merencanakan program akreditasi PAUD dan PNF yang menjadi sasaran;
  3. Menugaskan asesor untuk melakukan visitasi;
  4. Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF;
  5. Menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui Rapat Berkala Anggota BAP PAUD dan PNF;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan akreditasi, serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN PAUD dan PNF dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur;
  7. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi, Kanwil Kemenag, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
  8. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan serta program dan satuan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
  9. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman maupun media massa;
  10. Mengelola sistem basis data akreditasi;
  11. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi secara terjadwal;
  12. Melaksanakan kesekretariatan BAP PAUD dan PNF;
  13. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kerangka tugas pokok BAP PAUD dan PNF;
  14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF; dan
  15. Membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) berdasarkan keputusan hasil rapat berkala BAP PAUD dan PNF.